Link

Online

Pengunjung: 2, Anggota: 0...
paling banyak online: 62
(anggota: 0, pengunjung: 62) pada 30 Apr : 23:59
RSS Feed
Berita dapat disindikasikan menggunakan rss feed berikut.
rss1.0
rss2.0
rdf
atom
Standardisasi Pengukuran Kuantitas Pekerjaan Konstruksi di Indonesia : Suatu Gagasan
Abjad Pertama Judul Tulisan
P S Daftar
02 03
Al-Arba'a, 18 Safar 1431 H - 09:05:20
oleh: Wahyudi P. Utama

Pengukuran kuantitas/volume pekerjaan konstruksi (quantities take off) merupakan suatu proses pengukuran/perhitungan terhadap kuantitas item-item pekerjaan berdasarkan pada gambar atau aktualisasi pekerjaan di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai langkah awal dalam menyusun harga penawaran ataupun penghitungan pembayaran atas pekerjaan yang telah dikerjakan. Standardisasi ini telah dimiliki oleh beberapa negara seperti Inggris, Australia, Selandia Baru, India, Hongkong, Singapura, Malaysia dan beberapa Negara Persemakmuran lainnya dengan nama Standard Method of Measurement (SMM). Secara umum, SMM memberikan keseragaman metoda pengukuran atas kuantitas pekerjaan disetiap negara yang memilikinya dengan tujuan agar tidak terjadi kekeliruan ekspektasi dalam menetapkan kuantitas suatu pekerjaan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi. Metode yang dapat digunakan antara lain mengadopsi beberapa SMM dari negara lain merupakan jalan pintas yang dapat ditempuh dan seterusnya melakukan revisi terhadapnya Gagasan ini perlu dikaji dan dipertimbangkan karena sampai saat ini dunia konstruksi Indonesia belum memiliki SMM yang disepakati bersama.

1. Pendahuluan   Pernahkah terfikir oleh kita, ataupun kita akan menemui situasi dimana timbul ketidak sepakatan antara pihak-pihak yang terlibat di dalam proyek konstruksi (owner, konsultan dan kontraktor) atas suatu kuantitas/volume item pekerjaan? Apa yang akan terjadi apabila tidak tercapai kesepakatan terhadap masalah diatas? Beberapa kemungkinan akan timbul seperti proses Aanwijzing tidak pernah selesai, kontraktor mengundurkan diri, masalah dalam proses pembayaran pekerjaan (interim certificate), masalah dari pihak ketiga (badan pengawas dan pemeriksa bagi proyek-proyek pemerintah), masalah bila terjadi pekerjaan tambah kurang (variation order) dan yang lebih ekstrim proyek menjadi terbengkalai. Isu seperti yang digambarkan diatas memang tidak pernah terdengar ataupun menjadi perkara besar pada proyek-proyek milik pemerintah dengan alasan untuk saling menjaga hubungan baik khususnya bagi rekanan.  Di dalam kontrak konstruksi khususnya untuk proyek bangunan/gedung, tipe kontrak yang biasa/selalu digunakan adalah lum-sum berdasarkan gambar dan spesifikasi. Secara teori, untuk kontrak konstruksi jenis ini, besar kecilnya volume/kuantitas item pekerjaan seharusnya tidak lagi menjadi hal yang perlu dipermasalahkan.  Hal ini disebabkan karena dasar penawaran yang diajukan oleh kontraktor adalah gambar dan spesifikasi pekerjaan yang diberikan. Namun tidak semua pelaku konstruksi memahami hal tersebut, ditambah lagi oleh sistem pengadaan (procurement) dinegara kita yang menambah kerancuan dimana volume/kuantitas item pekerjaan dijadikan dasar penawaran untuk kontrak  jenis ini. Hasilnya, perdebatan antara kontraktor dan konsultan mengenai volume pekerjaan pada waktu aanwijzing, dan bukan lagi proses penjelasan mengenai lingkup pekerjaan.  Jika sistim ini masih dipertahankan, maka diperlukan suatu kesepakatan terhadap proses pengukuran kuantitas (quantities take off) item-item pekerjaan, penetapan satuan (measurement unit) dan deskripsi item pekerjaan (item description). Kesepakatan tersebut sebaiknya dinyatakan dalam bentuk suatu standardisasi yang mengikat semua pelaku dalam industri konstruksi. Pembahasan di dalam tulisan ini hanya berisikan suatu gagasan yang mungkin dapat dikaji lebih jauh kepentingannya untuk industri konstruksi di Indonesia.[Newpage] 2. Apa itu Standard Method of Measurement (SMM) dan Apakah Tujuannya ? Disetiap proyek konstruksi baik pekerjaan sipil (civil works) seperti; jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan, terowongan dan sejenisnya maupun pekerjaan bangunan (building works) seperti apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, rumah ibadah, perumahan dan sejenisnya akan melalui proses yang dinamakan pengukuran volume/kuantitas pekerjaan. Pengukuran volume biasanya dilakukan berdasarkan gambar detail yang dihasilkan oleh design team  berupa gambar arsitektural, struktural, mekanikal dan elektrikal. Salah satu hasil akhir dari proses ini adalah dokumen Bill of Quantities (BQ) yang akan dipergunakan pada waktu pelelangan pekerjaan. BQ merupakan kumpulan daftar yang memberikan gambaran dan kuantitas/volume yang diestimasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan. BQ merupakan bagian dari dokumen kontrak dan menjadi dasar pembayaran kepada kontraktor. Dengan alasan di atas, maka proses penyusunan BQ menjadi hal yang sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa proses penyusunan BQ dimulai dari pengukuran volume/kuantitas item pekerjaan berdasarkan gambar detil yang dikeluarkan design team. Proses ini dikenal sebagai “quantity take off”. Perkara penting yang perlu dipertimbangkan pada saat melakukan quantity take off adalah ketepatan pengukuran volume/kuantitas, deskripsi item pekerjaan serta satuan pengukurannya.  Secara kasar, apapun metode dapat digunakan dalam proses quantity take off ini, namun ini dapat melahirkan kekeliruan bagi pihak-pihak yang akan menggunakannya seperti kontraktor, owner, ataupun konsultan sendiri. Penafsiran yang berbeda dapat lahir dari masing-masing pihak karena tidak adanya kesamaan metode. Disamping itu kesalahan penafsiran dapat menyebabkan kontraktor memasukkan harga penawaran yang tidak tepat dan seterusnya menghasilkan harga tender yang tidak kompetitif dan layak. Untuk menghindari hal tersebut, diperlukan suatu kesepakatan dalam hal pengukuran sehingga menghasilkan cara yang seragam dalam proses tersebut. Menurut Rosli (1996) SMM merupakan dokumen yang berisikan hal-hal dan penjelasan mengenai cara mengambil ukuran, menuliskan uraian dan menyusun pekerjaan bangunan. SMM merupakan pedoman bagi Quantity Surveyor dalam menyusun Bill of Quantity. SMM memberikan dasar keseragaman bagi pengukuran pekerjaan-pekerjaan bangunan dan yang menyertainya.  Adapun tujuan disusunnya SMM ini adalah sebagai berikut; (1) untuk memfasilitasi harga dengan cara menstandardisasikan bentuk dan kandungan BQ, (2) untuk menyediakan suatu struktur yang sistematik terhadap item pekerjaan dengan, penyusunan item dan deskripsi yang seragam, (3) menyediakan sistem “billing” rasional yang sesuai baik secara manual maupun komputerisasi, (4) menyederhanakan pengukuran pekerjaan dan sistem administrasi kontraknya, (5) menyediakan satu asas yang seragam untuk pengukuran pekerjaan dan juga untuk menghindari kesalahpahaman dan keragu-raguan dan (6) membantu dalam pengontrolan keuangan suatu pekerjaan.
[Newpage] 3. Perkembangan SMM dibeberapa Negara   Menurut Seeley (1983) SMM pertama kali diperkenalkan di Inggris pada tahun 1922 dan diterbitkan oleh Royal Institute of Chartered Surveyors dan National Federation of Building Trades Employers dengan tujuan menyediakan metode pengukuran yang seragam kepada para Quantity Surveyor di London. Sebelum ditetapkannya SMM ini, masing-masing QS menggunakan cara-cara yang beragam dalam proses pengukurannya, sehingga membinggungkan pihak kontraktor pada waktu mengestimasi suatu item pekerjaan.  Perkembangan di dunia konstruksi yang cukup cepat dimana ditemukannya metode kerja, material baru, dan penggunaan teknologi dibindang konstruksi memaksa dilakukannya revisi terhadap SMM agar tetap up to date. SMM terakhir yang berlaku di Inggris saat ini adalah SMM7 yang telah direvisi terakhir pada tahun 1998. Disamping SMM7, di Inggris berlaku juga Principle of Measurement International (POMI) dengan format berbeda dari SMM7 namun tujuannya tetap sama yaitu menyeragamkan metode pengukuran untuk pekerjaan bagunan.  SMM ini menyebar dan berkembang kebeberapa negara bekas koloni Inggris. Pada awalnya SMM Inggris diadopsi 100 persen kemudian direvisi menurut kebutuhan dan sistem konstruksi di negara bersangkutan. Malaysia dan Singapura pertama kali mengeluarkan SMM pada tahun 1965 dan dengan perubahan dunia konstruksi di negara masing-masing, mereka telah menerbitkan dan menggunakan SMM2. Di India, SMM telah diterbitkan dan diakui oleh Indian Standard Institution sejak tahun 1958 dengan nomor I.S 1200 dan direvisi pertama kali pada tahun 1964. Demikian juga di Hongkong, China, Canada, Autralia dan Selandia Baru serta beberapa negara persemakmuran lain telah memiliki SMM masing-masing dan beberapa diantaranya telah ditetapkan sebagai Standard di negaranya.   Disamping SMM dan POMI, untuk mengukur dan menyusun BQ pekerjaan konstruksi sipil dipergunakan Civil Engineering Standard of Measurement (CESMM). CESMM juga pertama kali diperkenalkan di Inggris dan telah direvisi sebanyak tiga kali, dan yang berlaku sekarang adalah CESMM3. Beberapa negara juga telah memilikinya seperti Malaysia, Hongkong, dan Australia. Saat ini, SMM tidak saja dimiliki oleh negara Inggris dan sebagian besar negara Persemakmuran, tetapi beberapa negara lain juga sudah memiliki SMM ini. Beberapa negara yang telah memiliki SMM adalah; Australia, Bahama, Belgia, Kep. Virginia, Canada, Hongkong, Selandia Baru, Cina, Nigeria, Oman, Afrika Selatan, Qatar, Taiwan, Philipina, Rep. Cheko, Slovakia, Irlandia, India, Malaysia, Singapura dan beberapa negara lainnya. SMM, POMI dan CESMM merupakan bentuk penyeragaman metode terhadap perhitungan dan penyusunan BQ yang telah lama diaplikasikan oleh beberapa negara maju dan berkembang. Bagaimanakah dengan Indonesia? Apakah membutuhkannya? Perlu kajian terlebih dulu sebelum gagasan ini diterima oleh masyarakat konstruksi Indonesia.4. Konten SMM  Apabila diperhatikan secara umum SMM yang diterbitkan di masing-masing negara hampir memiliki kesamaan baik secara format (lay out), metode klasifikasi, maupun sebagian konten di dalamnya. Perbedaan disebabkan karena beberapa metode konstruksi yang berkembang di negara masing-masing.  Garis besarnya SMM disusun atas tiga bagian yaitu;(a) Bagian Pertama. Pada bagian ini memberikan defenisi, prinsip umum, penjelasan penggunaan, hubungannya dengan kontrak, dan peruntukan-peruntukan lainnya yang berhubungan dengan SMM.    (b) Bagian Kedua. Bagian ini mengandung peraturan-peraturan penyusunan BQ dan bagaimana item pekerjaan dikelompokkan dalam seksi-seksi.   (c) Bagian Ketiga. Mengandung metode dan satuan pengukuran yang dikelompokkan kedalam kelas atau seksi dimana masing-masingnya dilengkapi dengan; item pekerjaan yang diukur (item to be measured), satuan (units of measurement), kaedah pengukuran item (method of measurement of each item), penyusunan  deskripsi (wording for the build-up of descriptions) dan item-item yang sudah dianggap termasuk kedalam pekerjaan tertentu (item is deemed to be included).  Beberapa SMM langsung disusun berdasarkan kelompok atau seksi-seksi baik berdasarkan kelompok keahlian tukang (trade) ataupun kelompok elemen pekerjaan. Penyusunan berdasarkan elemen pekerjaan lebih banyak ditemui karena lebih sederhana baik dalam penyusunan maupun penggunaannya.  5. Penggunaan dan Kebaikan SMM  Sebagian besar SMM diterbitkan oleh Institusi atau organiasi profesi dalam hal ini Surveyor atau Quantity Surveyor (QS) di negara bersangkutan. Hal ini tidak lepas dari peranan dan keterlibatan QS di dalam proyek konstruksi bangunan negara tersebut. Disamping itu, pemerintah di negara-negara tersebut telah menggariskan regulasi tentang penglibatan QS sebagai bagian dari konsultan konstruksi khususnya untuk proyek milik pemerintah. Salah satu tugas QS tersebut adalah menyusun Bill of Quantity yang akan dipergunakan sebagai dasar penawaran oleh Kontraktor.  Selain disyahkan oleh pemerintah, organiasi QS juga membina institusi pendidikan tinggi yang memiliki kursus atau program QS dinegaranya. Salah satu matakuliah inti dari program tersebut adalah Perhitungan Volume/Kuantitas Pekerjaan Konstruksi  (quantity take off), dan di dalam matakuliah ini SMM diperkenalkan dan wajib dipergunakan.  Terdapat beberapa kebaikan apabila proses ini distandardisasikan oleh  lembaga Pemerintah ataupun organisasi Profesi tertentu yang diterima oleh semua pihak yang terlibat di dalam Industri Konstruksi. Kebaikan tersebut antara lain; 
  1. Adanya keseragaman dalam hal mengidentifikasi, mendeskripsikan, mengukur dan penetapan satuan bagi pekerjaan-pekerjaan konstruksi. Keseragaman ini akan menghilangkan kesalahpahaman dan keraguan diantara pihak yang terlibat. 
  2. Mempermudah dan menyederhanakan proses penyusunan BQ sehingga menghasilkan BQ yang terstruktur secara sistematik dan seragam. 
  3. Mempermudah kontrol finansial dalam aspek pembayaran terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak owner. 
  4. Mempermudah pihak rekanan/kontraktor dalam proses penawaran harga yang tepat sehingga menghasilkan harga tender yang kompetitif dan layak. 
  5. Mempermudah proses pemeriksaan oleh pihak ketiga. 
6. Metode dan Tim Penyusunan SMM disusun berdasarkan perkembangan metode konstruksi yang terjadi di negara masing-masing. Diperlukan kesepakatan diantara organisasi-organisasi profesi baik kontraktor, konsultan dan owner serta didukung oleh regulasi pemerintah. Dari pengalaman beberapa negara, proses penyusunan sebuah SMM untuk pertama kali memerlukan waktu antara dua hingga tiga tahun, dan belum termasuk proses sosialisasi. Disamping itu perlu melibatkan beberapa pihak dari berbagai institusi agar hasil yang keluar dapat diterima semua pihak. Apabila Indonesia ingin menerapkannya dapat dimulai dengan tiga cara berikut;Pertama dengan mengadopsi langsung SMM yang telah ada di satu negara dengan terlebih dulu mengkaji konten beberapa SMM yang ada dan dirasa cukup relevan dengan situasi di Indonesia.  Kedua, melakukan revisi terhadap konten sesuai dengan keadaan yang berlaku di Indonesia. Ketiga, membentuk tim yang akan menyusun SMM sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku di industri konstruksi di Indonesia. Apabila opsi ketiga yang dipilih, beberapa pihak yang perlu dilibatkan adalah;i.    Wakil dari pemerintah (Departemen PU dan BSN)ii.   Wakil dari organisasi kontraktor konstruksi  iii.  Wakil dari organisasi konsultan konstruksi  iv.  Wakil dari organisasi profesional dibidang konstruksi (Arsitek, Insinyur Sipil/M&E,          Quantity Surveyor, dan lain-lain yang terkait)  v.  Wakil dari Perguruan Tinggi  vi. Wakil dari organisasi pemilik proyek (ex, REI)
7. Kesimpulan dan SaranBeberapa negara maju dan berkembang telah menyusun dan menggunakan SMM untuk proses penyusunan BQ pada proyek-proyek konstruksinya. SMM memberi keseragaman metode, menghilangkan kesalahpahaman dan keraguan terhadap proses pengukuran volume/kuantitas pekerjaan konstruksi. SMM memberi beberapa manfaat kepada para pelaku konstruksi maupun pihak-pihak yang berkepentingan terhadap proyek konstruksi. Proses penyusunan SMM perlu melibatkan berbagai pihak dan memerlukan waktu yang cukup lama hingga bisa diterima semua pihak.   Bagi konstruksi Indonesia, perlu dipertimbangkan penggunaan SMM ini. BSN sebagai bagian dari pemerintah dapat menjadi pelopor penyusunannya dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan. Mengadopsi beberapa SMM dari negara lain merupakan jalan pintas yang dapat ditempuh dan seterusnya melakukan revisi terhadapnya. Namun yang terpenting dari semua itu, perlu dilakukan kajian yang baik terhadap kepentingan SMM ini apabila diberlakukan dalam sistem konstruksi di Indonesian agar tidak timbul pro-kontra dikemudian hari.    Daftar Pustaka  Bhasin, P. L. (1977) Quantity Surveying: Estimating nd Costing for Building and Civil Engineering Works Based on Indian Standard Method of Measurement I.S 1200. New Delhi: S. Chand & Company Ltd. Institution of Surveyor Malaysia (2002) Standard Method of Measuremen of Building Works (SMM2). Kuala Lumpur: ISM Press.  Rashid, Rosli Abd (1996) Pengenalan Ukur Kuantiti Binaan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.  Royal Institute of Chartered Surveyor (2003) International Survey 2003: Standard Method of Measurement in Current Use. United Kingdom.   Seely, Ivor H. (1983) Building Quantities Explained 3rd Edition. London: The MacMillan Press Ltd.  Standards Association of Australia. (1982). Australian Standard: Method of Measurement of Civil Engineering Works and Associated Building Works. New South Wales    


Standardisasi Pengukuran Kuantitas Pekerjaan Konstruksi di Indonesia : Suatu Gagasan oleh Wahyudi P. Utama
Artikel Quantity Surveyor Lain
Download Terbaru
Copyright (c) Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Universitas Bung Hatta
Dibangun oleh Tim Swakelola PTSS 2009 Univ. Bung Hatta bersama CV. Djamboe WebDesign